Terdapat Temuan Pembayaran Pekerja Medis Oleh Anggota Komisi Pemberantas Korupsi

Berita Indonesia Terbaru – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemotongan dorongan bagi kesejahteraan buruh harus diusut. Rahmad menuturkan, pemotongan motivator tersebut menyalahgunakan keistimewaan para pekerja sejahtera yang selama ini menjadi cutting edge. “Pendedahan sehingga 50-70 peratus diskaun adalah sesuatu yang harus disiasat. Itu harus diperbaiki mengingat itu adalah hak istimewa dari para pekerja kesejahteraan kita yang sampai sekarang di ujung tombak,” kata Rahmad saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).

Terdapat Temuan Pembayaran Pekerja Medis Oleh Anggota Komisi Pemberantas Korupsi

Rahmad mengatakan, pemotongan motivasi bagi pekerja sejahtera diharapkan dapat mengurangi tekad pekerja sejahtera di tempat kerja karena motivator yang mereka dapatkan tidak benar. Sementara itu, kata Rahmad, pemerintah pusat juga menegaskan telah memberikan keistimewaan bagi pekerja sejahtera sebesar 100% tanpa adanya penurunan. Oleh karena itu, menurut Rahmad, tempat kerja kesejahteraan di daerah tersebut harus menghubungi klinik untuk mengklarifikasi pemangkasan motivasi bagi tenaga kerja sehat. “Sekiranya ia dijelaskan bahawa ia digunakan untuk sesuatu yang lain, jelas harus ada penjelasan mengenai kewenangan, kerana ini adalah hak istimewa bagi pekerja sejahtera yang tidak dapat dipotong oleh siapa pun, “katanya.

Rahmad juga mendukung usulan KPK agar penemuan tersebut segera terealisasi, antara lain dengan mengatur duplikasi belanja dan tidak terlalu lama rantai angsuran. “Tinggal menjalankan komponen saja, jadi focal government juga akan mengikuti judul usulan dari KPK,” kata Rahmad. Dia mengatakan Komisi IX DPR akan terus menata temuan KPK agar tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja yang memotivasi buruh sejahtera. Belum lama ini merinci, KPK melibatkan klinik para eksekutif atau pertemuan terkait untuk tidak mengiris kekuatan motivasi yang diberikan kepada pekerja sejahtera (wellbeing labourers). Pelaksana Tugas Wakil KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK mendapatkan data penurunan motivator tenaga kerja kesehatan oleh Puskesmas dengan kecepatan 50 hingga 70 persen. “Dorongan untuk mendapatkan pekerja kesihatan secara langsung diketahui dapat dikurangkan oleh kerajaan untuk kemudian diberikan kepada pekerja kesihatan atau mesyuarat lain yang tidak berkaitan langsung dengan menjaga pesakit Covid-19,” kata Ipi dalam penjelasannya, Selasa. (23/2/2021).

Untuk menjamin pekerja sejahtera mendapatkan keistimewaan tanpa tunjangan, kata Ipi, KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan bersama-sama mengawal penyebaran aset pendorong dan remunerasi bagi pekerja sejahtera. Ipi mengatakan motivasi dan bayaran untuk kesejahteraan tenaga kerja merupakan bentuk apresiasi otoritas publik terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang menangani Covid-19. “Otoritas publik memberikan dorongan dan manfaat lewat yang dikendalikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 278/2020 tanggal 27 April 2020, yang merupakan ideal bagi pekerja kesehatan untuk menjadi yang terdepan dalam menangani Covid-19 di kantor administrasi kesejahteraan. dan yayasan kesejahteraan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dan lingkungan, “katanya. dia.

By admin