Pemerintah Ingin Memberikan Kesempatan Kepada Investasi Minuman Beralkohol. Bagaimana RUU nya

Berita Indonesia Terbaru – Anggota DPR dari kelompok PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku pembela RUU Larangan Minuman Alkolhol, mengatakan pertemuannya bukan menepis spekulasi melainkan menepis usaha-usaha yang membahayakan masa depan. Hal tersebut disampaikan Illiza seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang membuka jalan bagi spekulasi pelaku usaha alkohol ke ritel. “Kami bukan musuh ventura, tapi kami percaya spekulasi itu tidak akan membahayakan nasib cucu kami nanti, terutama terkait risiko minuman keras,” kata Illiza saat dihubungi, Kamis (25/2/2021).

Pemerintah Ingin Memberikan Kesempatan Kepada Investasi Minuman Beralkohol. Bagaimana RUU nya

Illiza mengatakan bahwa pertemuannya membutuhkan pedoman minuman keras untuk mempertimbangkan ekonomi atau bisnis, namun juga kesejahteraan dan kesejahteraan negara. Khususnya keturunan yang lebih muda dari bahaya meminum minuman keras ini yang harus diamankan dan diselamatkan negara, kata Illiza. Ia pun mengingatkan bahwa Perpres yang diberikan oleh badan publik itu dalam berbagai tataran, berdasarkan undang-undang, mengingat Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol jika pada akhirnya disahkan. “Kalau nanti berubah menjadi undang-undang, tentu pedoman yang sekarang harus menyesuaikan dengan prinsip yang berlaku,” ujarnya.

Illiza mengatakan RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah masuk tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR. RUU tersebut dikenang dengan rundown 33 Rancangan Progran Legislasi Prioritas Nasional 2021 yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dan Pemerintah. Bagaimanapun, 33 RUU itu belum disahkan DPR melalui seluruh rapat. Otoritas publik telah menetapkan bisnis alkohol sebagai daftar usaha positif (DPI) mulai tahun ini. Bisnis tersebut telah diatur sebagai area bisnis yang ditutup.

Strategi tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pedoman yang merupakan asas subsider Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja tersebut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan akan membuahkan hasil pada tanggal 2 Februari 2021.

Mereka dinilai tidak meminta kepada kelompok-kelompok yang menolak RUU Larangan Minol, termasuk PDI Perjuangan dan Golkar. Anggota kelompok PDI-P Hendrawan Supratikno menilai RUU Larangan Minol tidak mendesak dan tidak penting. “Kalau yang bersangkutan baik-baik saja. Penting untuk memeriksa RUU ini. Bagaimanapun juga, jika kita memikirkannya dari dua batasan yang berbeda, khususnya kekritisan dan kepentingan, seperti Baleg yang memiliki tugas membuat itu. hukum yang tak terhitung banyaknya, melihat keunikan keadaan dan energinya, saya benar-benar melihat belum tergabung saat ini, ”kata Hendrawan.

Hendrawan juga meminta para pengusul untuk mempertimbangkan persoalan perbincangan di masa lalu yang menghambat RUU Larangan Minuman Beralkohol dan tidak tuntas. Menurut dia, persoalan yang saat ini sedang dibahas masih belum berubah seperti perbincangan di masa lalu, misalnya soal klasifikasi “pembatasan” pada judul RUU. Selain itu, pengaturan pengaturan pidana juga harus dipertimbangkan secara gamblang dan tidak memihak. “Saya percaya kelompok pengusul menarik kelihaian dari pertemuan sebelumnya untuk bergabung dengan apa yang akan kami lakukan nanti,” katanya. Hal serupa juga disampaikan oleh John Kenedy Azis dari kelompok Golkar. John menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja yang baru saja disahkan.

 

By admin